1.Seperti apakah kelemahan dan problema dalam birokrasi dan sertakan contohnya pada organisasi pemerintahan daerah? 2. Seperti apakah pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah? 3.Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi manajemen personalia menurut Robert Presthus dalam Public Administration?

 

Jawaban:

1.      a). Orang yang tepat di posisi dan pekerjaan yang tepat (the right man in the right place & job)Seharusnya, orang yang tepat berada di posisi yang tepat dan memiliki pekerjaan yang tepat pula.Mari kita perhatikan seksama dari pejabat setingkat menteri! Ada seorang menteri yang tigakali menjabat di Kementerian yang berbeda dalam 1 periode, pertama beliau menjabat Menteri Perhubungan, kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara, dan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Begitu juga menteri lainnya. Apalagi tidak sedikit pejabat publik yang rangkap jabatan, bukan begitu?

 b). Pekerjaan RutinitasSebagian pegawai negeri sipil dari pejabat struktural, fungsional dan staf hanya melakukan pekerjaan yang bersifat rutin. Buktinya, suatu masalah belum tuntas, masalah lain yang sama sudah ada lagi. Lihatlah pembangunan arena pertandingan dari mulai Sea Games 2011 di Palembang hingga arena pertandingan di PON Riau 2012. Pekerjaan rutin ini ada dua jenis: pekerjaan rutin sehari-hari sebagai tugas pokok dan pekerjaan rutin yang menuai kesalahan. Faktanya, kasus korupsi dan pungutan liar terus terjadi di pemerintahan dalam pengadaan barangdan jasa serta pungutan liar di pelayanan publik. Pegawai juga kurang siap terhadap perubahan-perubahan baik dalam kebijakan maupun informasi teknologi.

 C). Lemahnya Sistem Manajemen Pengawasan Sistem manajemen yang sangat dasar ialah POAC yakni Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Sistem POA sudah sangat baik dan sudah ada di setiap instansi.Namun, bagian terakhir yang cukup lemah yaknisistem manajemen pengawasan atau controlling.Pengawasan ini memang ada baik dari dalam (internal audit) maupun dari luar (external audit) dari BPK, BPKP dan KPK. Akan tetapi, jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada. Pengawas (auditor) cenderung lebih sedikit daripada yang diawasi (PNS) ditambah luasnya pemerintahan daerah.

 D). Kurangnya Transparansi Rekrutmen PegawaiPenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di setiap instansi KLDI (Kementerian, Lembaga, Daerah dan Instansi)cenderung kurang transparan. Artinya,ada beberapa calon PNS yang masih berani untuk bayar formasi tertentu. Selain itu, ada pula beberapa ‘titipan’ dari anak pejabat-pejabat tertentu.Nepotisme dalam hal ini wajar, tetapi caranya yang kurang wajar. Nah, ini yang membuat pegawai itu tidak profesional dan jujurdalam bekerja, sehinggamereka bekerja dengan orientasi uang yang besar dengan cara apa Pun

 

2.   a). Hubungan wewenang

b). Hubungan keuangan

c). Pelayanan umum

d). Pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya

e). Hubungan fungsional

 

3.      a). The Institutional Approach (pendekatan institusional)

Merupakan pendekatan yang menekankan pada kelembagaan dan organisasi ke-pemerintahan. Jantung utama pendekatan ini terletak pada studi mengenai struktur, fungsi, hukum dan regulasi dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

 b). The Structural Approach (pendekatan struktural)

Pendekatan struktural pada ilmu administrasi publik merupakan istilah yang diadaptasi dari ilmu sosiologi dan anthropologi yang menginterpretasikan sosial kemasyarakatan sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. Pendekatan ini menjelaskan mengenai mekanisme untuk memahami proses-proses sosial dan struktur di dalamnya. Berdasarkan konsep pendekatan struktur, lembaga pemerintah merupakan contoh nyata dari struktur sosial dengan aturan; sebuah struktur dapat menjalan berbagai fungsi dan vice versa (sebuah fungsi dapat dijalankan oleh berbagai struktur)

 c). The Behavioral Approach (pendekatan perilaku)

Pendekatan ini menekankan bahwasannya aktivitas administrasi tidak dapat terlepas dari studi mengenai behaviourism yang meneliti perilaku individu dan kesadaran perilaku kolektif manusia serta dampaknya dalam ruang lingkup administrasi publik (Herbort Sumon).

 Menurut Presthus, pendekatan perilaku seringkali bergantung pada keadaan politik dan bersifat temporal belaka. Seringkali terjadi ketimpangan antara idealisme dan kenyataan yang ada. Pendekatan Perilaku bagi Presthus kadang sangat membingungkan, runyam dan usaha yang sia-sia (embarassing effort). Akan tetapi, Presthus meyakini bahwasannya pendekatan perilaku (behaviourism approach) pada ilmu administrasi akan meningkatkan nilai dan mutu keilmuan jika dilaksanakan secara gamblang sesuai sudut pandang kaum behaviouralist dengan konsep matang yang diaplikasikan pada metodologi ilmu administrasi publik.

 d). The Post Behavioral Approach (pendekatan pasca perilaku)

Merupakan produk lanjutan daripada Pendekatan Perilaku aka pendekatan yang muncul untuk menentang Pendekatan Perilaku yang 'cacat' dalam penerapannya. Walau lebih condong ke political science, pendekatan ini berkaitan erat dengan ilmu administrasi publik/negara utamanya dalam penerapan nilai-nilai administrasi yang dianut. Pendekatan post-behavioural menekankan pada tindakan untuk menyelesaikan masalah dalam konteks masa depan dan saat ini. Pendekatan ini lebih praktikal daripada Pendekatan Perilaku

Apa peranan birokrat dalam pembuatan keputusan Mengapa dalam ilmu administrasi diperlukan adanya etika administrasi, sebutkan dan jelaskan dengan contoh berdasarkan pendapat para ahli Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara ekstrem dapat dibagi dalam dua kutub, jelaskan bagaimana perbedaan 2 kutub tersebut!

 jawaban: 

1. Peranan birokrat dalam pembuatan atau pengambilan keputusan yaitu dimana para birokrat telah diperintahkan. Didalam negara - negara yang berkembang semuanya telah di atur dan memberikan suatu prioristas kegiatan atau penyelengaraan untuk pembangunan nasional, hal ini adalah proses pembuatan suatu keputusan yang sangat aktual dengan yang formal. Jadi, pada kenyataanya Birokrat memang merupakan bagian dari para pembuat keputusan yang tentu saja berperan penting.

2. ilmu administrasi di bagi menjadi beberapa yaitu

* ilmu sejarah: pendapat harvey C. mansfield menunjukan 3 kegunaan 

a). memberikan observaasi filosofi yang menekan kan hal-hal yang tidak bersifat kongkret

b). memberikan teknik analisis atau teknik pemecahan masalah yang akan menunjukan bagai mana proses administrasi berlangsung bersama-sama dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat lain nya

c). memberikan teknik administrasi yang menunjukan bahwa apabila dikehendaki untuk memperoleh hasil yang sama dengan apa yang di capai pada masa lampau.

*ilmu antropologi budaya: menurut william j.siffin,dwight waldo,robert a dahl menyatakan arti pentingnya pengamatan terhadao lingkungan tempat administrasi politik berlangsung.Pemahaman ini mendorong lahirnya studi perbandingan administrasi publik(comparative public administration).

3. Perbedaan itu bisa karena apapun, tapi kalau yang paling mungkin, adalah perbedaan pandangan politik.

Atau bisa juga pemerintah daerah tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat.